SIDRAP — Pelantikan itu tidak glamor. Tidak juga dirancang untuk viral. Sabtu, 14 Februari 2026, di Aula Taman Wisata Puncak Bila, semuanya berjalan sederhana. Tapi justru di situlah energinya terasa.

Tidak mewah. Tidak berisik. Tapi penuh isi.

Sekitar pukul 14.00 WITA, Edy Basri resmi menakhodai Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulawesi Selatan. Ia tidak sekadar dilantik. Ia langsung diposisikan pada garis start yang menanjak.

Di barisan depan, hadir Ketua Umum DPP KJI Andarizal dan Ketua KJI Nasional Nurfandri. Itu bukan sekadar kehadiran simbolik. Itu sinyal. Restu pusat. Sekaligus mandat terbuka: Sulsel harus jadi etalase, bukan penonton.

Andarizal berbicara lugas. Tanpa retorika panjang. KJI Sulsel diminta menjadi lokomotif pembentukan kepengurusan di 24 kabupaten/kota. Artinya jelas: jangan puas jadi DPW administratif. Harus ekspansif. Progresif. Punya daya dorong.

Pesannya relevan. Dunia media sedang diguncang. Platform digital mengubah pola distribusi berita. Model bisnis media konvensional tergerus. Kepercayaan publik fluktuatif. Organisasi wartawan tak bisa lagi sekadar mengandalkan kartu anggota dan foto bersama pejabat.

Kalau tidak adaptif, selesai.

Edy Basri tampaknya memahami itu. Pidatonya singkat. Tidak bombastis. Tapi arah kebijakannya terukur: konsolidasi cepat, rapat kerja usai Lebaran, penguatan struktur daerah. Bahasa sederhananya: gas, tapi tetap pakai peta.

Ia memulai dengan Bismillah. Dan mungkin, itu simbol bahwa ia sadar medan yang akan dilalui tidak landai.

Yang menarik, dukungan justru terasa kuat dari luar podium.

Meski berhalangan hadir, Dandim 1420/Sidrap Andi Zulhakim mengirim pesan moral: sinergi KJI dan TNI harus diperkuat. Kapolres Sidrap Dr. Fantry Taherong dan Kapolres Parepare Indra Waspada Yuda juga menunjukkan dukungan nyata. Karangan bunga besar berdiri tegak di lokasi acara.

Tidak perlu pidato panjang. Dukungan seperti itu cukup berbicara.

Unsur Kejari Sidrap hadir. Ketua Kadin Sidrap Andi Muh Yusuf Ruby datang. Owner Puncak Bila Ahmad Shalihin Halim memberi ruang. Pimpinan organisasi pers—PWI, JMSI, SMSI, KWRI—ikut menyaksikan. KNPI, HIPSI, hingga wartawan senior dan tokoh LSM juga tampak di kursi undangan.

Spektrumnya lengkap.

Itu artinya, KJI Sulsel lahir bukan di ruang hampa. Ia lahir dalam ekosistem yang terbuka. Sidrap, sore itu, memperlihatkan wajah kolaboratifnya.

Secara momentum, ini waktu yang tepat. Stabilitas daerah terjaga. TNI-Polri terbuka. Dunia usaha menyapa. Organisasi pers saling mengakui. Kalau dirawat, KJI Sulsel bisa menjadi ruang tengah—platform dialog berbagai kepentingan tanpa kehilangan independensi jurnalistik.

Tapi tantangan terbesar bukan di luar. Ia ada di dalam.

Organisasi wartawan sering terjebak pada seremoni. Rapat rutin. Spanduk berganti. Dokumentasi penuh. Lalu hening. Kalau itu yang terjadi, energi Puncak Bila akan menguap sebelum setahun.

Edy Basri harus berani membangun positioning berbeda. KJI Sulsel tak cukup jadi organisasi profesi. Ia harus menjelma pusat literasi, ruang diskusi kebijakan, laboratorium peningkatan kapasitas jurnalis daerah.

Bermain di politik gagasan, bukan politik sensasi.

Dari Puncak Bila, Sabtu sore itu, satu pesan terasa kuat: KJI Sulsel tidak ingin jadi pelengkap struktur nasional. Ia ingin relevan.

Dan relevansi tidak lahir dari pelantikan. Ia lahir dari kerja. Konsistensi. Keberanian mengambil peran.

Sidrap sudah memberi panggung. Pusat sudah memberi mandat. Stabilitas sudah dijaga.

Kini publik menunggu satu hal: apakah KJI Sulsel benar-benar naik kelas—atau hanya naik struktur. (*)